partisipasi

Tersebutlah sebuah lingkungan yang kebetulan memiliki jumlah penduduk yang dewasa adalah 100 orang. Lingkungan itu dikepalai oleh seorang Ketua yang dipilih tiap tiga tahun sekali. Ketua lingkungan itu memiliki kewenangan untuk menunjuk wakilnya, sekretaris dan bendahara. Ketua lingkungan ini tidak dibatasi berapa kali ia boleh menjabat. Bisa jadi seumur hidup dan malah diteruskan ke anaknya, kalau disetujui warga.

Masalah di lingkungan ini tidak banyak, hanya soal kebersihan, keamanan, dan juga perbaikan jalan, ditambah beberapa perbaikan atau pemeliharaan sarana dan prasarana, seperti posyandu atau pos keamanan dan gerbang. Tiap warga jelas dimintai retribusi untuk membayar uang kebersihan dan keamanan, sebab satuan pengaman dan petugas kebersihan didatangkan dari luar.

Namun masalah terbesar di lingkungan ini adalah apatisme warganya. Walaupun saling kenal atau minimal bertegur sapa saat bertemu, acara-acara yang diadakan di lingkungan ini tidak pernah meriah. Untuk perayaan hari kemerdekaan, yang ikut serta lomba balap karung, makan krupuk, badminton dan lain-lain bisa dibilang itu-itu saja dan tidak jauh jumlahnya dari 50 orang. Sisanya enggan berpartisipasi, saat liburan lebih memilih diam di rumah atau pergi ke luar kota.

Kalau soal gotong royong apalagi, dari yang diundang, sudah bagus 30% ikut serta. Jadi seringkali uang kebersihan dan keamanan naik karena harus membayar orang untuk memelihara kebersihan. Itupun masih saja ada warga yang kecewa karena merasa si petugas kebersihan tidak pernah lewat rumahnya atau pelayanannya tidak sesuai harapannya. Sudah membayar katanya.

Wajar saja dari situasi seperti ini sang bendahara suka mengambil kesempatan, misalnya uang kebersihan yang seharusnya tidak perlu naik di tahun ini, dia naikkan dengan alasan ada petugas kebersihan yang baru, padahal petugas itu tidak jauh adalah keponakannya sendiri yang menumpang tinggal di rumahnya. Hal ini dibiarkan terus, karena kalau ada rapat soal kenaikan iuran, yang datang hanya 50%, itupun sudah yang terbaik dan tidak jauh dari keluarga pengurus lingkungan tersebut. Bahkan anak ketua lingkungan juga adalah pengurus keamanan, dia bisa seenaknya merekrut orang untuk menjaga keamanan, bukannya merekrut dari tenaga keamanan yang sudah berpengalaman. Kemahalan katanya, padahal tiap tahun iuran keamanan juga dinaikkan olehnya.

Keluh kesah warga tentu saja selalu terdengar, namun karena alasan sibuk, sudah diwakilkan, sampai dengan tidak tahu, mereka enggan datang ke pertemuan warga. Jadi bisa dibilang pengurus-pengurus yang ada dari awal sampai hari ini ya orangnya itu-itu saja. Laporan keuangan juga asal ditempelkan di papan pengumuman, tidak pernah ada yang mengecek.

Saatnya pergantian ketua lingkungan, tentu saja sang ketua lama masih mau memegang “kekuasaannya”, walaupun sudah tua, namun anak-anaknya dan pengurus-pengurus lainnya meminta dia untuk tetap duduk di kursi ketua. Kalau sampai dia diganti bisa-bisa mereka-mereka ini tidak bisa lagi makan-makan enak dari iuran warga yang tidak pernah diaudit dengan baik.

Ternyata tanpa disangka ada seorang warga yang cukup baru, dan masih muda yang mau menggantikan sang ketua lama. Beberapa warga mendukungnya, hanya beberapa, yah paling 10 orang. Sedangkan ketua lama dan keluarga dan pengurusnya kurang lebih ada 30 orang. Sisanya warga yang belum menentukan pilihan.

Calon ketua yang muda mengajukan untuk merekrut tenaga penjaga keamanan yang lebih baik, mungkin ada kenaikan sedikit, tetapi penjaga-penjaga keamanan ini sudah berpengalaman dan tidak memiliki catatan kriminial. Begitu pula dengan tenaga petugas kebersihan. Jalan-jalan yang sudah agak berlubang juga akan diperbaiki serta mempublikasikan pengeluaran dan pemasukan keuangan.

Pada saat pemilihan ketua untuk masa periode yang baru. Ketua lama dan anak buahnya berhasil merayu 10 orang warga lama, mereka diberi jatah ekstra dari sisa iuran, bahkan ada yang dijanjikan dibantu untuk kredit TV, karena belum punya TV yang bagus. Si calon muda juga berhasil meraih dukungan dari 10 orang lainnya, mereka janji akan datang ke acara pemilihan ketua yang baru. Sisanya kurang lebih 40 orang belum memutuskan, mereka-mereka ini bisa dibilang adalah warga yang apatis, mereka lebih suka tidak terlibat apa-apa dan rela dipajaki, walaupun keluhan juga tidak jarang keluar dari mulut mereka.

Benar saja, pada saat pemilihan ketua, warga yang datang, untuk pertama kalinya melebihi 50 orang yaitu 70 orang, namun sekitar 30 orang tidak hadir, sebagian karena berhalangan, seperti sakit dan bertugas ke luar kota, sisanya adalah warga yang apatis. Dari 70 orang yang datang, pendukung incumbent adalah 40 orang lengkap datang, sedangkan si calon muda hanya mendapatkan suara dari 25 orang. Lima orang lainnya abstain, karena alasannya tidak kenal si calon muda. Sudah jelas si calon baru kalah dalam pemilihan kali ini.

Untuk tiga tahun kemudian lingkungan ini tidak bertambah baik, bertambah buruk jelas, karena pencurian makin sering terjadi. Bahkan ada warga yang sering diejek karena berbeda suku. Keuangan lingkungan ini makin tidak jelas, warga yang memiliki mobil harus membayar iuran parkir dan sebagainya. Warga yang apatis memang sudah gerah, tapi sebagian tetap saja malas untuk beranjak dari rumahnya. Tidak mau berurusan dengan kotornya pengurus katanya, tapi keluhan selalu muncul. Warga yang mendukung calon baru tetap vokal dalam memprotes kenaikan iuran, tapi karena selalu kalah suara tidak bisa berbuat apa-apa.

Kalau warga yang aktif mengajak warga yang apatis untuk ikut serta, malah dibilang mereka nanti yang gantian korupsi, atau akan sama saja, paling untuk pengurus-pengurus yang baru saja dan yang paling sering adalah bukan urusannya, yang penting sudah bayar iuran. Walaupun iurannya selalu naik.

Coba saja warga yang apatis mau ikut serta hadir ke pemilihan ketua yang baru dan mendukung ketua yang baru, walaupun tidak tahu bagaimana untuk tiga tahun ke depan, paling tidak sudah berniat menunjukkan keinginan untuk melakukan perubahan, tokh ketua baru juga dikenal mereka atau paling tidak orangnya lebih ramah.

Tidak memilih memang pilihan, namun pada saat diberi kesempatan untuk memilih dan merubah situasi tetapi tidak dipergunakan, malah setelahnya tetap protes ini-itu namun enggan berpartisipasi, adalah sia-sia saja. Perubahan tidak bisa cuma dituntut dari orang lain, kadangkala dari diri sendiri untuk mau berubah untuk lebih berpartisipasi akan bisa lebih bermanfaat bagi orang lain dan akhirnya untuk diri sendiri juga.

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Masyarakat, Politik Dasar

negeri yang kaya

Sejak masih duduk di bangku sekolah hingga saat ini, bisa dibilang ungkapan-ungkapan dan pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa negeri ini kaya raya. Seperti misalnya kalau kita menancapkan sebuah tongkat di tanah maka akan menjadi pohon, lautan dan pegunungan kita menyimpan banyak kekayaan alam, negeri bahari, dan sebagainya. Namun yang menjadi pertanyaan ialah, apakah pernyataan-pernyataan itu benar, lebih tepatnya apakah sesuai? Apa yang mau diambil dengan menonjolkan kalimat-kalimat tersebut?

Bagaimana kalau pernyataan-pernyataan tersebut diganti dengan sudut pandang yang berbeda, misalnya menjadi pernyataan bahwa negeri kita ini miskin. Juga bisa dari penekanan yang berbeda, misalnya negeri ini bisa menjadi kaya kalau kita bisa mengolahnya.

Memang, negara kita ini kaya akan sumber daya alam; baik yang tumbuh di atasnya, seperti flora dan fauna; dan juga yang ada di dalam tanah dan dalamnya laut. Begitu juga dengan jumlah penduduk yang besar. Tetapi apakah dengan hanya menonjolkan kekayaan-kekayaan itu selalu tepat? Saya melihatnya itu lebih ke kesombongan, bukan kerendahan hati, dan malah memunculkan jiwa yang malas dan egois.

Kekayaan alam seperti flora, fauna, bahan mineral, sumber energi dan lain-lainnya memang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun kekayaan alam yang ada tersebut tidak berarti jika kita tidak mampu mengolahnya, tidak mampu mendistribusikannya. Selain itu tidak sepenuhnya benar juga, sebab ada beberapa daerah yang justru minus dari segi sumber daya alam, kering dan tandus. Bukan karena ulah manusia, tapi memang dari dahulu daerah itu kering dan tandus, jadi dari segi perekonomian juga lambat perkembangannya, banyak penduduknya yang merantau ke daerah lain.

Selain itu kekayaan sebuah daerah belum tentu ada di daerah yang lain dan vice versa. Misalnya sebuah daerah yang memiliki pegunungan kapur dan banyak pertambangan di situ belum tentu bisa menjadi kaya akan mineral lainnya, atau bahkan sulit untuk menjadi pertanian. Daerah yang terlalu lembab juga tidak bisa untuk beternak atau untuk menanam jagung. Banyak contoh-contoh lainnya.

Jadi bisa dibilang memang tidak sepenuhnya benar negeri ini kaya. Namun bukan berarti tidak bisa membangun diri agar bisa mensejahterakan penduduknya atau melakukan pemerataan pembangunan. Semuanya tergantung pada satu sumber daya yang dimiliki, yaitu manusianya.

Manusia Indonesia yang terlahir Pancasilais, tanpa kecuali, jelas secara filosofi memiliki kekayaan. Pancasila itu sendiri tentunya. Filosofi ini merupakan talenta khusus yang juga perlu ditumbuhkan, seumpama sebuah bibit kalau tidak ditanam di tanah yang tepat dan dirawat, bukannya menjadi pohon yang subur malahan akan layu atau mati sebelum tumbuh tunasnya.

Namun di luar talenta khusus itu, belum semua manusia Indonesia menjadi manusia yang sepenuhnya, manusia yang terpelajar dan sejahtera. Masih lebih banyak yang miskin. Bukan miskin secara ekonomi, namun miskin secara mental. Terlena karena mengira negeri ini akan dengan sendirinya memberikan kesejahteraan tanpa usaha, tanpa pendidikan, dan tanpa ketrampilan. Padahal seperti menanam padi saja harus mengeluarkan energi yang besar, kesabaran, dan ketelitian. Tidak ada juga hasil bahan pangan yang semalam akan menjadi makanan di meja.

Manusia Indonesia inilah yang perlu menjadi manusia-manusia yang mampu mengolah kekayaan alam ini. Namun perlu diingat bukan berarti menjadi sombong, kerendahan hati itu selalu penting, karena itulah sebuah kemanusiaan yang beradab. Sebab jika terjebak di dalam kesombongan itu, seorang manusia akan menjadi jumawa dan tidak mau tahu akan kekurangannya, padahal banyak sekali. Bukannya menghasilkan manusia yang sejahtera malahan menjadi manusia yang miskin secara mental, dan akhirnya miskin secara ekonomi, namun selalu menyalahkan orang lain sebagai penyebab dirinya miskin.

Tidak perlu adanya pernyataan-pernyataan yang mengatakan dengan sinis bahwa negeri ini kaya namun diolah oleh orang asing. Coba lihatlah diri sendiri dahulu, adakah kemampuan orang Indonesia untuk mengolahnya? Apakah betul tidak butuh orang lain untuk membantu mengolahnya, atau paling tidak awalnya untuk membantu mendapatkan pengetahuan untuk mengolahnya.

Sebenarnya tidak benar juga kalau hanya menyalahkan pihak luar, bagaimanapun diri sendirilah yang lebih perlu untuk mawas diri. Kalaupun banyak keputusan yang diambil pemerintah dalam hal pengolahan sumber daya ini salah, mengapa baru sekarang berkoar-koar? Selain itu pernyataan-pernyataan yang lebih menyalahkan pihak luar menunjukkan sebuah sikap yang sombong. Kesombongan tidak akan menyelesaikan masalah, namun sikap yang sesuailah yang bisa menyelesaikannya.

Sama seperti negeri ini, kalau hanya disombongkan kaya tapi tidak mampu diolah maka apalah artinya, bukannya membawa keadilan sosial, namun hanya bisa menjadi permainan para kapitalis-birokrat. Kemampuan untuk mengolah dan mendistribusikan kekayaan itulah yang terpenting, bukan berarti menutup kemungkinan bekerjasama dengan orang lain. Selama memang masing-masing pihak memiliki niat yang benar, selain penyusunan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Negara memiliki hak untuk mengaturnya, tapi negara juga memiliki kebutuhan akan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengolahnya.

Sebelum berkoar-koar menuntut ini itu, ada baiknya jadilah manusia Indonesia yang seutuhnya terlebih dahulu. Belajarlah dan tingkatkan kemampuan dan pengetahuan. Talenta yang didiamkan tidak akan berbuah dan malah bisa habis ditelan waktu.

Jadi apakah negeri ini kaya? Belum! Indonesia ini adalah negara yang miskin. Karena masih banyak manusia Indonesia yang masih belum terpelajar, belum berpengetahuan, dan belum mengembangkan akal budinya. Lebih sering diperdaya oleh para birokrat yang korup daripada memberdayakan diri sendirinya agar menjadi lebih cerdas. Sebelum rakyat Indonesia menjadi masyarakat yang berkemanusiaan, bersatu, bermusyawarah dan mufakat, dan berkeadilan sosial, maka perjuangan mencapai kemerdekaan dan menjadi negeri yang kaya belumlah selesai.

Tinggalkan komentar

Filed under Masyarakat

divide et impera

Peribahasa latin “divide et impera” yang konon diucapkan oleh Julius Caesar, secara harafiah dapat diartikan memecah belah dan taklukan (divide and conquer) bisa dibilang merupakan strategi yang jitu dalam menjatuhkan lawan dan menghancurkan perlawanan.

Strategi ini dari sejak jaman dahulu, apapun istilahnya, memang bisa dibilang cukup ampuh. Untuk mengalahkan lawan memang diperlukan usaha-usaha tertentu yang memecah belah kelompok lawan untuk bertikai di dalamnya sendiri dan melupakan musuh bersama yang sebenarnya harus dilawan bersama-sama.

Di dalam pelajaran sejarah, konon pihak kolonialis menggunakan cara ini untuk menjajah bangsa ini, dan tampaknya tidak terlalu salah juga. Bisa dibilang sejak runtuhnya kerajaan-kerajaan maritim besar di Nusantara hingga penguasaan kongsi dagang Belanda sampai dengan pemerintahan koloni Hindia Belanda, dan akhirnya pada tahun 1945 bisa dibilang tidak pernah merasakan kemerdekaan, atau paling tidak persatuan Nusantara.

Banyak raja-raja kecil dan suku-suku yang saling berebut kekuasaan di masa-masa itu, yang tidak jarang dipergunakan pihak kolonialis untuk menambah wilayahnya. Saya pribadi berpendapat bahwa tidak sepenuhnya strategi di atas selalu digunakan pihak kolonialis, namun tampaknya memang dipermudah karena adanya keretakan kesukuan.

Namun patut disyukuri bahwa bibit-bibit persatuan Nusantara ini bisa muncul kembali, bisa dibilang justru oleh kaum terpelajar yang dididik oleh pihak kolonialis. Paling tidak ada semacam pengaruh juga dari kaum humanis yang juga mulai tumbuh di negeri Belanda sana. Tahun 1908 kita mengetahui adanya Boedi Oetomo dan tahun 1928 ada Soempah Pemoeda. Dua peristiwa kebangkitan nasional ini bisa dibilang adalah tonggak sejarah dalam menumbuhkan kembali persatuan dan kesatuan. Hasilnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari perjuangan revoulsi kemerdekaan sampai dengan mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara internasional bisa dibilang itulah salah satu buah dari dua peristiwa kebangkitan nasional tersebut.

Di dalam peristiwa-peristiwa tersebut, kita patut memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para pendiri bangsa yang sudah menyusun falsafah hidup nasional, yaitu Pancasila dan juga UUD 1945 yang secara jelas menunjukkan bahwa bangsa ini bukanlah bangsa yang memiliki nasionalisme yang sempit. Secara ideal, semua bagian dari bangsa ini diakui sebagai bagian yang utuh. Berbagai macam suku, etnis, bahasa, agama dan kelas sosial merupakan sebuah kesatuan yang utuh, Bhinneka Tunggal Ika.

Namun dalam perjalanan sejarah Republik ini, ternyata banyak pihak yang masih saja memikirkan kelompoknya sendiri, baik itu secara politik, kebudayaan, kesukuan, keagamaan, dan lain sebagainya. Terlihat seperti kalau mereka tidak bisa menerima sepenuh hati bahwa konsensus nasional yang menghasilkan negara kesatuan Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan memiliki konsitusi UUD 1945. Pemberontakan demi pemberontakan melukai revolusi kemerdekaan, seumpama duri dalam daging. Apakah itu bagian dari “divide et impera” pihak asing?

Tidak bisa disangkal memang ada keterlibatan asing di dalam beberapa pemberontakan dan kudeta yang ada, juga tidak terkecuali pada peristiwa kudeta tahun 1965-1966. Namun seperti di atas, tidaklah sulit bagi pihak asing tersebut untuk menggunakan strategi “devide and conquer” tersebut karena masih adanya pihak-pihak yang masih egois dan penuh dengan vested interest-nya.

Bisa dibilang sampai sekarangpun masih banyak pihak yang entah menggunakan strategi tersebut atau tidak sadar terjebak di dalamnya. Perhatian beberapa orang atau kelompok terpecah, bukannya mengarah kepada “musuh” bersama semua di negara ini yaitu belum terwujudnya “kesejahteraan” namun masing-masing memikirkan kelompoknya sendiri, bahkan masih ada yang menggunakan sikap anti-revolusi dengan tidak mau menerima kenyataan bahwa negeri ini berdiri justru dari kebhinnekaannya. Ironisnya kebanyakan pihak yang menggunakan atau terjebak di dalam “divide et impera” adalah bagian dari bangsa ini sendiri, bukan yang serta-merta disulut dari pihak asing.

Biasanya pola-pola “divide et impera” oleh kelompok-kelompok ini menyulut emosi secara sektarian dan kesukuan. Pihak mayoritas ditakut-takuti oleh bayangan penguasaan minoritas, dan vice versa.  Emosi sektarian digunakan di banyak tempat, dari tempat umum, tempat ibadah, hingga di masa kini di berbagai ruang media sosial. Kebebasan pers yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak juga menambah jumlah berita-berita buruk. Biasanya berita-berita yang bisa digolongkan salah satu jenis “divide et impera” merupakan berita-berita yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya, secara keilmuan juga diragukan. Namun karena masih banyaknya bagian masyarakat yang belum berpendidikan, mudah disulut emosinya, apalagi kaum muda yang bisa dikatakan pengalaman hidupnya masih minimal. Kebanyakan masyarakat kita masih berada di fase mistis-klenik, jadi tidak aneh jika unsur-unsur keagamaan dicampuradukan di dalam pemecahbelah bangsa ini, karena mudah dipelintir secara logika dan bebas untuk disebarkan. Masih belum berimbangnya pemerintah, karena di dalamnya masih banyak pihak-pihak yang mengutamakan vested interest-nya, mempermudah mereka untuk bergerak dan semakin membodohi bangsanya sendiri.

Sebaiknya tidak perlu menyalahkan pihak-pihak asing, yang masih sebatas teori konspirasi, yang secara akademis tidak bisa diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Segala macam kegagalan dan keterpurukan pada dasarnya berasal dari diri sendiri. Jika mau belajar dari pengalaman dan introspeksi diri, niscaya keberhasilan akan didapatkan. Jika masih saja menyalahkan pihak asing, namun menyangkal diri sendiri yang masih egois, lemah, dan bodoh sama dengan membodohi dan membohongi diri sendiri. Jika pepatah mengatakan keledai tidak akan masuk ke lubang yang sama, dalam hal ini untuk keluar dari lubang pun tidak mau! Bukannya tidak mampu! Bisa jadi di dalam lubang itu malah masuk ke lubang yang lebih dalam lagi dan selalu tenggelam di dalam kegelapan.

Ada sebuah kisah rakyat dari Jepang yang menceritakan seorang penguasa mengatakan kepada tiga anak-anaknya untuk bahwa satu anak panah akan mudah dipatahkan, namun tiga anak panah yang digabungkan akan sulit dipatahkan. Seperti pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Jadi itu pilihan kawan-kawan semuanya. Lebih memilih untuk dipecah-pecah dan mudah ditaklukan atau tetap berbhinneka-tunggal-ika, bersatu untuk melawan musuh bersama, yaitu kebodohan dan kemiskinan.

Tinggalkan komentar

Filed under Diskriminasi, Masyarakat, Politik Dasar

bhinneka tunggal ika

Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.
– pupuh 139 bait 5 kakawin Sutasoma, Mpu Tantular

Melanjutkan artikel kemajemukan sebelumnya. Kita sudah mengetahui bahwa bangsa ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, etnis, bahasa, dan kelompok-kelompok lainnya. Kemajemukan bangsa di Nusantara ini tidak muncul begitu saja. Sejak awal kebudayaan manusia Indonesia mulai tercatat dan nampak, berabad-abad yang lalu, kemajemukan selalu ada. Uniknya, tanpa adanya kepentingan-kepentingan politis yang ada, masyarakat Indonesia secara otomatis terlahir dan hidup di dalam lingkungan yang beranekaragam, namun tetap sebagai satu masyarakat Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu jua.

Semboyan dari Republik Indonesia diambil dari pengalaman sejarah bangsa sendiri, yaitu di masa jaman Majapahit. Sewaktu itu masyarakat Nusantara secara umum terdiri dari dua kelompok agama, yaitu Hindu (Shiwa) dan Buddha. Mereka bersama-sama menjadi komponen utama Majapahit dalam menyatukan Nusantara. Sistem budaya, kemasyarakatan, adat istiadat bangsa Indonesia sampai saat ini bisa dibilang secara asli merupakan turunan dari dua agama itu juga. Agama-agama asli suku-suku yang ada juga kebanyakan berdasarkan kedua sistem religi itu.

Kemajemukan di dalam sebuah kesatuan merupakan hal yang umum dan mudah ditemui di dalam keseharian kita. Dalam hal ini bukan perbedaannya yang ditekankan, namun adalah kesatuan di dalam kemajemukannya. Untuk menemukan perbedaan memang sangat mudah, namun untuk menemukan persamaannya dan menjadi pelekatnya apakah sulit? Sebenarnya tidak sama sekali, karena dari akar yang sama, maka cabang-cabang yang sama juga sebenarnya berasal dari pokok yang sama.

Jika hanya melihat perbedaan semata namun tidak mampu untuk melihat persamaannya maka saudara sekandung yang kembar identik sekalipun akan saling memusuhi. Jargon-jargon yang menekankan dan mengobarkan sentimen kesombongan identitas bahwa sebuah kelompok masyarakat di Indonesia ini berbeda dari yang lain merupakan tidak lain adalah sebuah penyangkalan diri.  Masyarakat Indonesia memang majemuk, namun bukan berarti hidup terpisah-pisah atau berbeda sama sekali. Justru dikatakan majemuk karena dari yang berbeda-beda suku, agama, etnis, bahasa, pekerjaan, dan lain-lain masih dapat digolongkan menjadi sebuah kesatuan, yaitu Bangsa Indonesia.

Sebuah hal yang sangat absurd jika ada sebuah kelompok yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan menganggap dirinya superior dibandingkan kelompok yang lain, hanya karena merasa mayoritas, yang sekali lagi sebenarnya masih dapat diperdebatkan. Proses ini merupakan penyangkalan diri dan pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri, karena identitas yang dibangun hanyalah semu dan ada hanya karena kepentingan politik dari beberapa orang saja. Yang diuntungkan justru adalah orang-orang yang korup, feodal, fasis, dan memiliki vested interest-nya sendiri. Jangankan semboyan negara dan juga kenyataan diri bangsa ini yang disangkal, namun juga menyangkal ajaran orang tua sendiri, bahwa mendahului kepentingan sendiri atau kelompok di atas kepentingan bersama tidaklah baik.

Untuk menerima bahwa sebenarnya orang lain adalah sama dengan kita sebenarnya tidak pernah sulit. Paling mudah sudah jelas, karena sama-sama manusia, yang akan terluka juga jika tangannya tergores dan darahnya pun sama-sama berwarna merah dan akan merasa sakit hati juga jika dihina. Jadi ukuran berbeda bukan menjadi alasan untuk tidak bisa menemukan ukuran persamaannya, karena memang pada hakikatnya adalah sama. Jadi akan lebih baik jika kita mencoba untuk selalu menghormati dan menyadari kemajemukan bangsa ini namun tetap menyadari bahwa walaupun berbeda tetapi kita satu jua.

Tinggalkan komentar

Filed under Masyarakat, Politik Dasar

kecap no 1

Di sebuah pasar terdapatlah berbagai penjaja kecap. Merk-merk kecap yang dijajakan sangat banyak. Namun yang lebih menarik adalah cara-cara yang digunakan para penjual kecap itu. Mereka dengan semangatnya menilai kecapnya sebagai kecap no satu, tidak ada yang lain yang bisa menyamai. Bahkan kalau perlu kecap merk pesaingnya diberi label-label buruk. Para penjual kecap itu juga sama-sama mengklaim bahwa kecapnya bisa menyehatkan, hanya dengan meminum kecapnya tiap hari maka kesehatan akan datang kepada konsumennya. “Tidak perlu nasi, tidak perlu sayur lain, bahkan tidak perlu krupuk untuk bisa sehat. Hanya kecap saya yang bisa memberi kesehatan!,” teriak salah satu penjual kecap. Kalau ada penjual kecap lain yang tampaknya laku dan kelihatannya lebih bergizi tidak segan-segan kampanye hitam digunakan. Disebutlah kecap racun, kecap penuh kolesterol, kecap dengan minyak hewani, dan lain-lain. Hal tersebut sering dilakukan oleh para penjual kecap, baik dari merk yang satu ataupun yang lain. Namun ada juga orang-orang yang tidak mau menkonsumsi kecap-kecap itu. Orang-orang ini malahan seringkali dimaki-maki, karena dianggap para penjual kecap sebagai orang sesat, ke pasar kok gak beli kecap menurut mereka. Ada juga yang suka berganti-ganti, sedangkan yang lain tidak mempermalasahkan merk-nya, asal bisa makan krupuk dengan nikmat ditambah kecap. “Tokh yang penting kecapnya bisa untuk makan krupuk, apapun merknya” kata seorang konsumen. Orang-orang ini juga tidak terhindar dari kecaman para penjual kecap, dianggap tidak membela merk kecapnya, bahkan kadangkala anak-anak yang suka nongkrong di pasar yang tergabung dalam Fans Pembela Kecap (FPK) diberdayakan. Anak-anak ini sebagian hanya ikut-ikutan, biar dianggap hebat, apalagi kalau rame-rame. Padahal kalau sendirian menghadapi kucing garong sekalipun akan terkencing-kencing. Pokoknya berbagai cara digunakan oleh para penjual kecap ini. Ada yang dengan corong-corong bervolume maksimum, ada dengan hiburan tari-tarian, sampai mendatangkan penceramah-penceramah hebat. Buku resep mereka masing-masing dianggap paling benar. Tidak jarang perkelahian antar fans merk kecap bisa terjadi karena dipanas-panasi promosi para penjual kecap ini. Yah padahal si penjual-penjual kecap ini cuma teriak-teriak dan tidak ikut-ikutan, hanya memprovokasi. Bahkan masih bisa menikmati keuntungan dari penjualan kecapnya, buktinya kalau datang ke pasar selalu naik mobil sedan mewah, gak mau ikut lagi ke truk kecapnya.  Orang-orang yang tidak suka kecap jadinya tidak jarang menyindir kecap-kecap ini. “Tuh kan buktinya kecap bisa bikin kekacauan”, kata salah satu orang yang tidak menyukai kecap. Penjual-penjual kecap tentunya tidak mau kekurangan pendapatan dari tajamnya persaingan perkecapan, mereka tidak peduli konsumennya babak belur.  Mereka terus saja berkoar-koar dan kalau perlu menghina pedagang lainnya. Pokoknya kecapnya nomor satu dan bisa menyehatkan, yang lain tidak.

Banyak yang bingung, mengapa jualan kecap saja perlu sampai gontok-gontokan. Padahal sama-sama kecap, bahannya dari kedelai hitam, dengan gula aren. Ada beberapa peneliti kecap menyatakan bahwa sebenarnya kecap-kecap ini sama saja, bahkan pencipta resep ramuan kecap ini sama, cuma lalu ditempel beberapa merk oleh bekas karyawannya yang akhirnya bisa memproduksi kecap sendiri. Dari yang asalnya sama, buku resep yang mirip-mirip, cuma beda warna kemasan dan merk kecap, orang-orang masih bisa bertengkar karenanya. Mungkin lupa kalau asalnya kecap-kecap itu sama dan bisa menyehatkan kalau dimakan dengan nasi, lauk, dan sayur (plus krupuk berkualitas) yang sehat.

Anda termasuk penikmat kecap? Asal tidak lupa saja kalau kecap anda sebenarnya sama dengan kecap tetangga atau teman anda.

Tinggalkan komentar

Filed under Masyarakat

kemajemukan

Pluralist societies are not accidents of history. They are a product of enlightened education and continuous investment by governments and all of civil society in recognizing and celebrating the diversity of the world’s peoples.” – Prince Karim Aga Khan IV, 2005

Di dalam berbagai bahasa biasanya sebuah kata benda (nomina) dibedakan menjadi dua jenis sesuai dengan jumlahnya. Bentuk dasar kata benda tersebut biasanya untuk melambangkan jumlah dasar, yaitu biasanya satu buah atau singular. Sedangkan kategori untuk jumlah lain, dua atau lebih dari satu, berubah bentuk katanya dan disebut plural. Misalnya di dalam bahasa Inggris car (singluar) menjadi cars (plural).

Berarti secara bahasa, dua orang saja bisa sudah dikategorikan menjadi plural atau jamak. Apalagi jika diterapkan kepada sekelompok orang dan bahkan dalam sebuah negara. Tidak ada negara yang jumlah penduduknya hanya 1 orang, paling tidak ada lebih dari 20 orang ada di dalam sebuah negara. Tercatat Vatikan adalah negara berdaulat yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 836 orang; dan Pitcairn, sebuah kepulauan kecil di Samudra Pasifik yang masih merupakan teritori Inggris, merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 48 orang.

Sebuah negara yang besar tidak bisa menghindari adanya berbagai macam kelompok yang ada di dalamnya, dari sisi demografi saja pasti terdiri dari 2 jenis kelamin (atau tiga jika mengakui transgender), lalu macam-macam suku, etnis, agama, dan bahasa. Sebuah negara yang cukup besar yang tergolong homogen, misalnya Denmark, juga memiliki keragaman di dalam masyarakatnya; dari sisi kemampuan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan juga asal-usulnya, jadi kemajemukanpun pasti ditemukan.

Apalagi Republik Indonesia ini, dari sisi geografis sudah terlihat jelas, ada kurang-lebih 17.508 pulau tersebar di negeri ini. Satu pulau besar saja bisa memiliki lebih dari dua sistem budaya. Agama-agama di Nusantara ini bisa dibilang tidak hanya ada 6, yang resmi diakui pemerintah. Agama-agama asli di tiap-tiap suku banyak yang masih dipraktekan dan juga agama pendatang selain enam itu pun bisa dibilang ada. Bahasa-bahasa daerahpun jumlahnya puluhan, bahkan mungkin ratusan.

Adalah absurd jika ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa Indonesia yang kenyataannya majemuk ini tidak boleh menjadi sebuah masyarakat yang pluralis. Hanya karena mereka merasa mayoritas, namun ke-mayoritas-annya pun bisa diperdebatkan. Di dalam masyarakat Indonesia yang murni tidak terpolitisasi, hidup saling berdampingan dan menghormati keberadaan orang yang berbeda itu sudah biasa dan umum.  Hanya kepentingan-kepentingan politik sajalah yang seringkali merusaknya. Yang secara langsung sebenarnya adalah serangan terhadap ke-Indonesia-an kita.

Jadi pluralisme dan kemajemukan bangsa ini tidak bisa terbantahkan, bahkan diantara dua individu yang berbeda dari satu kelompok saja pasti ada perbedaan-perbedaan. Sepasang anak kembar saja memiliki perbedaan. Absurd sekali jika menolak yang namanya kemajemukan. Hal penolakan ini tidak bisa dibiarkan karena bisa berujung pada fasisme dan feodalisme. Runtutannya begini, ada sebuah kelompok yang ingin berkuasa dan mencap kelompok lain itu salah, mereka dipimpin oleh seseorang yang jelas memiliki vested interest-nya sendiri. Sikap picik itu sebenarnya senjata makan tuan bagi kelompok picik itu sendiri, karena pastilah ada pembedaan antara bawahan dan atasan. Sang atasan tidak akan menganggap pengikutnya atau bawahannya sebagai individu-individu yang setara, biasanya lebih hanya karena kepentingan pribadi si pemimpin dengan bertameng wahyu-wahyu yang dipercayai mereka, yang sudah dipolitisir tentunya. Sang pemimpin akan mengatakan bahwa wahyu-wahyu tersebut hanya berlaku khusus bagi kelompoknya, tetapi juga hanya khusus boleh dipelajari oleh para pimpinan, dan pada akhirnya akan hanya berlaku bagi si pemimpin.  Di akhir “perjuangannya” si pemimpin akan mempolitisir wahyu tersebut menjadi sebuah perintah bahwa dirinyalah yang paling benar dan harus dilayani. Seumpama orang yang mengangkat dirinya setara dengan tuhan dan harus disembah, yang ironisnya mereka seringkali memerangi kelompok lain yang dicap sesat namun yang paling sesat adalah dirinya sendiri.

Untuk melawan orang-orang ini memang tidak mudah, karena biasanya mereka pintar dalam mengobarkan emosi dengan kesombongan identitas sebagai bahan utamanya. Namun tidaklah sulit sekali, jika masyarakat kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang manusiawi, dan juga kehidupan saling berdampingan dan saling mengenal antar satu kelompok dan kelompok lainnya. Semuanya itu bukanlah tugas pemerintah semata, tidak jarang hal-hal untuk kepentingan bersama dimunculkan dari kelompok yang menyadari bahwa kita adalah sama namun secara individu adalah unik dan ingin menjaga dan mengembangkannya. Tidak perlu menunggu pemerintah, mulailah dari diri kita sendiri, bagaimanakah pandangan kita terhadap orang yang kita kenal baik namun berbeda?

Tinggalkan komentar

Filed under Masyarakat, Politik Dasar

partai Hijau

Di hampir seluruh penjuru dunia kita mulai sering mendengar partai-partai politik yang mengangkat isu-isu ekologi, sebuah pandangan yang berkonsentrasi untuk memelihara lingkungan hidup. Namun apakah semua partai dapat disebut partai Hijau? Ada perbedaan antara partai hijau dan partai Hijau. Sebuah partai politik yang mengangkat isu-isu seputar pelestarian lingkungan hidup bisa mengklaim dirinya sebagai partai hijau. Namun partai Hijau lebih jauh daripada pelestarian lingkungan hidup saja.

Pilar-pilar Partai Hijau terdiri dari empat hal, yaitu kebijaksanaan ekologis, keadilan sosial,  demokrasi akar rumput, dan asas non-kekerasan. Empat pilar ini diperkenalkan oleh Partai Hijau Jerman, yang sekarang bernama Alliance ‘90/The Greens (Bündnis 90/Die Grünen) pada tahun 1979-1980. Banyak partai-partai Hijau yang mengadopsi empat pilar ini sebagai landasannya dan dapat dikatakan bahwa empat pilar ini merupakan ciri khas dari sebuah partai Hijau.

Pada tahun 2001, di Australia, Piagam Hijau Global (Global Greens Charter) menambahkan dua pilar lagi menjadi enam prinsip-prinsip panduan bagi partai-partai Hijau yang kebanyakan tergabung di dalam Global Greens.  Dua prinsip yang ditambahkan adalah kesinambungan (sustainability) dan menghormati keberagaman (respect for diversity).

Gerakan Hijau sendiri mulai muncul pada tahun 1970an, di mana mulai adanya kesadaran bahwa pembangunan memerlukan kepekaan terhadap lingkungan hidup. Di banyak negara maju mulai muncul kesadaran dari akar rumput bahwa sikap peduli lingkungan merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan berkeadilansosial. Gerakan ini bisa dikatakan merupakan salah satu perkembangan dari sosialisme yang mengkonsentrasikan diri pada nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup dan menghasilkan keadilan sosial.

Sejak awal munculnya hingga berdirinya Global Greens pada tahun 2001, kampanye-kampanye pelestarian lingkungan hidup semakin banyak beredar di seluruh dunia. Kesadaran untuk mensinergikan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup mulai dikenalkan. Tidak aneh juga sudah mulai banyak partai-partai Hijau yang berdiri di berbagai negara. Bahkan di beberapa negara partai-partai ini sudah mulai mendapat perhatian dari rakyatnya dan tidak sedikit yang sudah menjadi peserta pemilihan umum. Bahkan ada yang bisa mendapatkan kursi di parlemen nasional dan ada juga yang bisa menjadi partai pemerintah atau berkoalisi dengan pemerintahan di beberapa pemerintahan lokal dan nasional. Walaupun jumlah kursi partai-partai Hijau ini belum sebanyak paham-paham yang sudah ada terlebih dahulu, seperti sosialisme, konservatisme, liberalisme, dan lain-lain, namun di dalam beberapa kesempatan seringkali mereka sudah mulai diperhitungkan.

Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Sepertinya sebuah ironi kita temui di dalam perpolitikan Indonesia. Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah hutan yang sangat besar, penduduk yang sangat banyak, persoalan-persoalan keadilansosial yang banyak, dan juga masih termasuk negara berkembang, tampaknya belum ada partai politik utama yang memiliki prinsip-prinsip Hijau. Gerakan-gerakan ekologi memang sudah banyak, namun kebanyakan belum bersinergi ataupun berwujud sebuah partai politik yang bisa ikut serta di dalam pemilihan umum. Ada satu dua partai politik peserta pemilu yang mengklaim dirinya hijau, namun itu bisa dibilang hanya sekedar jargon dan tidak pernah ada realisasinya di dalam kebijakan-kebijakan politiknya. Bahkan banyak keputusan-keputusan ataupun perundang-undangan yang diakui untuk melindungi lingkungan hidup, namun pada praktiknya tidak berfungsi. Masih banyaknya kolusi antara para pejabat kapitalis-birokrat di tingkat pusat dan daerah dan korporasi-korporasi nasional ataupun multi-nasional, merupakan halangan terbesar. Jangankan memenuhi syarat empat pilar ataupun enam prinsip dari Global Greens. Untuk memenuhi pilar pertama saja tidak memiliki kemampuan atau bisa dikatakan tidak menginginkannya.

Padahal jika ditelaah lebih lanjut keenam prinsip tersebut sangat penting dipromosikan di Indonesia ini. Banyak masalah-masalah lingkungan hidup yang pada akhirnya berujung pada bencana alam dan merengut korban jiwa. Masalah-masalah ini adalah masalah nasional, yang berkaitan dengan pembangunan yang berkesinambungan, keadilan sosial, dan juga demokrasi dari akar rumput. Gerakan-gerakan peduli lingkungan hidup di Indonesia tidak bisa berkerja sendiri-sendiri, mereka harus lebih berani dan kalau perlu membentuk sebuah gerakan yang lebih besar lagi, dan bisa menjadi sebuah kelompok penekan yang berperan penting. Tidak bisa hanya mengharapkan pemerintah untuk menyadari, karena masih banyak pejabat-pejabat feodal yang meraih keuntungan dengan ketidaktahuan rakyat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Jika pelestarian lingkungan hidup bisa disadari dan memiliki kekuatan penekan maka kebijakan-kebijakan yang berkeadilansosial akan bisa terwujud dan pihak-pihak yang memiliki vested interest bisa dikurangi dan bahkan dihilangkan.

1 Komentar

Filed under Partai, Politik Dasar, Spektrum Politik